Desa dan kekhawatiran yang ada

Mungkin tidak ada data statistik yang ditampilkan disini, berpikir secara angka akan membuat kita lupa makna dari angka itu, terakhir saya ingat waktu kuliah sosiologi pertanian pada tahun 2004, disitu dikatakan bahwa secara statistik penguasaan lahan pertanian per kapita di Indonesia adalah 0,25 Ha. Angka rata-rata ini sangat tidak menggambarkan kondisi penguasaan lahan pertanian di desa saya sendiri, dimana banyak petani desa saya berubah jadi petani penggarap. Petani telah diambil kedaulatannya karena dipisahkan dari lahannya sendiri.

Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, dan para pakar banyak merumuskannya dari berbagai pendekatan, mulai dari tingkat pendidikan petani yang rendah, dukungan pemerintah yang lemah, sampai kepada masalah kultural petani itu sendiri. Tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir yang susah menerima sesuatu yang baru (baik itu varietas baru, pupuk baru, atau cara budidaya yang baru). Peran pemerintah sendiri lebih pada menjaga harga gabah di tingkat petani untuk melindungi petani dan subsidi pupuk atau benih/bibit, sementara dukungan lembaga keuangan yang kredibel bagi petani di desa belum ada, selain itu infrastruktur desa (seperti jalan) juga menjadi kendala. Faktor budaya juga bertanggung jawab terhadap tingkat penguasaan lahan yang semakin rendah, dimana sistem waris membuat penguasaan lahan akan semakin kecil. Karena, ketika si A punya 1 Ha lahan dan punya 2 orang anak, maka lahan itu akan dibagi kepada kedua anaknya, dan begitu pun seterusnya. Sehingga, laju penguasaan lahan akan terus menurun.

Kondisi penguasaan lahan yang semakin kecil menjadi masalah tersendiri bagi petani, karena pewarisan lahan tidak diikuti oleh pewarisan keahlian bertani dari orang tua kepada anaknya. Sehingga tidak terjadi regenerasi yang mampu menopang perkembangan pertanian di desa-desa. Dan ketika pemodal dari luar desa yang melihat peluang ini mulai masuk, maka akan terjadi pemindahan penguasaan lahan. Suatu kondisi yang mengkhawatirkan, tentu saja, karena sebuah desa yang harusnya didorong untuk menjadi sebuah desa yang mandiri, kini telah kehilangan penguasaan lahanya sendiri.
Pada tahap ini, harusnya pemerintah desa mulai khawatir akan masa depan warga desanya. Mulai khawatir akan menyumbang urbanisasi yang menjadi masalah kota-kota besar, mulai khawatir apakah warganya punya cukup beras untuk dimakan, mulai khawatir dari mana warganya mendapatkan penghasilan. Ini masalah nyata yang telah-sedang terjadi dan bisa berdampak signifikan terhadap jumlah warga negara yang masuk kategori miskin karena tidak punya pekerjaan dan penghasilan tetap. Tidak perlu data statistik yang banyak, bahkan jikalau ini hanya terjadi pada satu orang warga negara Indonesia yang merdeka, maka kemerdekaan kita sudah gagal mewujudkan cita-cita luhurnya, yaitu negara yang adil dan makmur berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar.

Saya sudah khawatir dengan kondisi ini, dan saya telah membagikan kekhawatiran ini untuk sama-sama kita mulai khawatir dan lebih peduli. karena hanya dengan kepedulianlah, kita bisa melihat masalah yang terjadi dengan hati. Karena saya bercita-cita, suatu saat nanti, desa saya akan menjadi desa yang mandiri, desa yang bisa menjamin setiap warganya punya penghasilan yang layak di desanya sendiri. Desa yang bisa menghidupi warganya sendiri.

Kalau melihat struktur pemerintahan Indonesia, provinsi dibagi menjadi kabupaten, kemudian dibagi menjadi kecamatan, dan dibagi lagi menjadi desa. Seandainya fokus pembangunan Indonesia itu bertumpu di desa, maka akan menciptakan efek domino ke atas (kecamatan-kabupaten-provinsi-INDONESIA). Namun, yang terjadi sekarang adalah pembangunan dilakukan di kota provinsi dan kabupaten untuk mengharapkan efek domino ke bawah.

Salam,
zhae_onnet